Buku Ilmu Administrasi Negara, Kajian, Konsep dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance
Buku Ilmu Administrasi Negara, Kajian, Konsep dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance" yang ditulis oleh Sahya Anggara dan diterbitkan oleh CV. Pustaka Setia. (Foto: Int).

PROFESI-UNM.COM – Administrasi peradilan adalah bagian dari administrasi negara yang bertujuan mengupayakan tercapainya dan penegakan keadilan di segala bidang dan aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kepustakaan Inggris, administrasi peradilan disebut the administration of justice, dalam kepustakaan Belanda de Organisatie van de Rechtsbedeling.

Administrasi peradilan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan Presiden sebagai top administrator, dan dijalankan oleh aparatur yang serba kompleks dan bersifat infrastruktural pemerintahan. Artinya, setiap Pejabat Pemerintah mana pun terlibat di dalamnya.

Selain itu, peradilan memang merupakan salah satu fungsi pemerintahan disamping:

  1. Pengaturan keundang-undangan,
  2. Pembinaan masyarakat negara,
  3. Kepolisian.

Aparatur administrasi peradilan dipimpin oleh Presiden dengan beberapa Menteri tertentu, Ketua Mahkamah Agung (dalam kedudukannya sebagai administrator negara), dan Jaksa Agung sebagai top policy makers di bawah Presiden, dengan masing-masing aparatnya sebagai pelaksana dan penyelenggara bagian administrasi peradilan yang bersangkutan.
Menteri-menteri yang bersangkutan adalah Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Agama, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Oleh sebab itu, administrasi peradilan, sama halnya dengan administrasi perekomian negara, bersifat administrasi negara meso, artinya banyak policy yang ditetapkan dan keputusan yang diambil, baik dalam arti materiil (substansial) maupun formal, bersifat policy bersama atau keputusan bersama antara sekelompok administrator negara (instansi- instansi pemerintah) yang masing-masing mengemban tugas berbeda, namun berkaitan satu sama lain secara erat.

Administrasi peradilan sangat penting artinya sebab tidak ada situasi yang lebih merusak morel, disiplin, dan semangat kerja di kalangan masyarakat dari adanya perasaan umum, bahwa keadilan dan perlakuan adil sukar diperoleh.

Dengan perkataan lain, tujuan administrasi peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan di seluruh masyarakat dan wilayah negara melalui penggunaan Perundang-undangan, policy, dan cara yang sebaik-baiknya menurut perkembangan keadaan dan zaman.

Tulisan ini dikutip dari buku yang berjudul ” Ilmu Administrasi Negara, Kajian, Konsep dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance” yang ditulis oleh Sahya Anggara dan diterbitkan oleh CV. Pustaka Setia. (*)

*Reporter: Agatoni Buttang