Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edward Omar Syarif Hiariej. (Foto: Fahmi Usta Wardani Bahtiar-Profesi)

PROFESI-UNM.COM – Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof. Dr. Edward Omar Sharif mengatakan selama ini banyak yang gagal paham dengan isi dari dari RUU KUHP. “Orang yang mempermasalahkan RUU KUHP adalah mereka yang tidak membaca secara lengkap antara buku 1 dan buku 2,” kata Edward dalam kegiatan kuliah umum Quo Vadis RUU KUHP, Kamis (8/4) di Ballroom Teater Pinisi Universitas Negeri Makassar.

“Jadi sulit untuk dimengerti jika langsung membaca buku dua saja. Untuk memahami RUU KUHP harus dibaca tuntas antara buku satu dan dua agar tidak salah paham,” kata Omar dalam paparannya.

Dalam penalarannya, Prof Edward menjelaskan, bahwa RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional. RUU KUHP bertujuan untuk menggatikan KUHP lama, yang merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia – Belanda.

“KUHP warisan colonial hindia belanda telah berkembang secara massif, dan banyak menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum yang di atur dalam kodifikasi,” jelasnya.

Lanjutnya, pada tahun 1963 telah di adakan seminar Hukum Nasional I, dan telah di mulai pembentukan RUU KUHP yang baru.

“Tetapi memang membuat KUHP membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” katanya.

Ia mencontohkan, Belanda membuhkan waktu sekitar 70 tahun setelah merdeka, untuk membuat KUHP sendiri.

Lanjut berharap, kuliah umum ini bisa menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak, yang menaruh perhatian pada perkembangan hukum Pidana.

” Proses pembentukan peraturan perundang – undangan, bisa disajikan secara transparansi dan melibatkan masyarakat,” harapnya. (*)

*Reporter: Elfira