PROFESI-UNM.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) bekerjasama dengan Universitas Negeri Makassar (UNM) gelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Wacana Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihidupkannya Kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)”. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pinisi UNM Ruang Rapat Senat Lantai 14, Kamis (8/4).

Pada kesempatan tersebut dihadiri Rektor UNM, Husain Syam dan Wakil Ketua MPR-RI, Sjarifuddin Hasan dan sebagai narasumber adalah Hasnawi Haris, Rifdan dan Andi Kasmawati yang dimoderatori oleh Supriadi Torro.

Kegiatan ini dibuka oleh Rektor UNM, Husain Syam yang sekaligus memberikan sambutan. Hadir para Wakil Rektor, Dekan Fakultas beserta jajarannya dan para Kepala Lembaga.

Dalam sambutannya, Husain Syam mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk membahas mengenai Undang-undang GBHN

“Membicarakan wacana mengenai UU GBHN dan dihadirkan Wakil Ketua MPR RI sebagai wakil rakyat dalam hal ini wajib rasanya mendiskusikan mengenai hal ini,” katanya.

Wakil Ketua MPR RI, Sjarifuddin Hasan dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor UNM atas pelaksanaan FGD wacana menghidupkan kembali GBHN.

Ia mengungkapkan bahwa wacana menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945 masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia.
Dalam menghidupkan kembali GBHN ini pro dan kontra muncul dari berbagai argumentasi yang kuat.

“Ada sebagian masyarakat yang menginginkan kembali GBHN dimunculkan namun ada juga yang tidak setuju untuk dilakukan kembali amandemen,” ungkapnya.

Lanjut, Sjarifuddin Hasan mengungkapkan masukan-masukan dari rakyat yang akan didengar MPR, menjadi catatan untuk dijadikan bahan kajian agar kebijakan yang dikeluarkan MPR terkait haluan negara menjadi ketetapan yang disepakati serta memberi dampak positif buat negara dan bangsa Indonesia.

“Saya sendiri sering melakukan kegiatan ini ke berbagai kampus-kampus tertentu, terakhir bersama akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pertahanan (Unhan) dan kali ini saya di UNM,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan di beberapa kampus sebab pemikiran-pemikiran yang keluar dari FGD ini akan semakin memperkaya bahan kajian di MPR.
“Mengapa fokus universitas meminta pandangan dari mereka karena In Syah Allah saya yakin dan percaya pemikiran murni akademisi,” ujarnya. (*)

*Reporter: Agatoni Buttang