Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edward Omar Syarif Hiariej. (Foto: Fahmi Usta Wardani Bahtiar-Profesi)

PROFESI-UNM.COM – Meskipun ditengah virus Covid-19 tidak mempersempit khazanah ilmu pengetahuan kita di bidang hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia menyatakan negara indonesia adalah negara hukum.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edward Omar Syarif Hiariej mengatakan dalam kuliah umum Quo Vadis RUU KUHP Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Kamis (8/4). Wamenkumham itu menjelaskan bahwa pancasila dilandasi oleh ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan harus senantiasa berdasarkan hukum.

“Untuk memutuskan negara hukum yang berlandaskan pancasila maupun hukum nasional yang harmonis, sinergi dan dinamis,” jelasnya.

Lanjut, Ia menuturkan pemerintah dalam upaya melaksanakan hukum melalui lembaga-lembaga hukum dan substansi sesuai dengan dinamika masyarakat nasional maupun internasional.

“Upaya pemerintah yang melakukan lembaga hukum salah satunya adalah pemerintah yang khususnya di bidang hukum pidana melakukan revisi terhadap KUHP,” tuturnya.

Terakhir, Edward menjelaskan terkait RUU KUHP yang telah disusun pemerintah dan menggantikan KUHP menjadi hukum kolonial.

“RUU KUHP merupakan upaya pemerintah untuk menyusun sistem polifikasi nasional untuk menggantikan KUHP lama sebagai hukum kolonial hindia belanda,” jelasnya. (*)

*Reporter: Sumaya Nursyahidah