Peta peruntukan ruang kawasan desa nelayan dan sekitarnya. Foto-Ist.

PROFESI-UNM.COM – Rancangan tata ruang wilayah reklamasi Kampung Nelayan Untia saat ini masih terbendung polemik dengan masyarakat sekitar. Kekhawatiran warga setempat tak jauh dari perencanaan pembuatan industri di daerah tersebut.

Seiring bertambahnya tahun, kampung nelayan bukan hanya lagi di tempati warga relokasi dari Pulau Laelae. Banyak warga yang berdatangan dari luar daerah sehingga membuat kampung nelayan mempunyai warga dengan asal dari berbagai daerah.

Melihat hal itu, Tim Eksplore Himpunan Mahasiswa (Hima) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Makassar (UNM) mendalami upaya-upaya yang dilakukan warga di luar relokasi untuk mendapatkan sertifikat.

Dari hasil temuan tim riset tersebut adalah sudah ada warga mengajukan sertifikat ke BPN. Namun, mendapatkan hasil nihil dan menjumpai fakta baru yakni penemuan warga yang membayar jasa pengurusan legalitas sertifikat tanah.

“Kami menemukan warga yang membayar jasa pengurusan ke salah satu tokoh masyarakat namun hingga tokoh itu meninggal warga yang telah membayar tidak kunjung mendapatkan sertifikat,” ungkap Irham, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Hima Sosiologi FIS UNM, Jumat (19/3).

Mahasiswa angkatan 2018 ini juga menemukan fakta mengejutkan, yakni adanya upaya warga untuk memilki hak milik. Tujuan dari hal tersebut, tak lain agar warga setempat terhindar dari penggusuran.

“Fakta baru ini membuktikan bahwa sudah ada upaya2 dilakukan warga untuk memiliki hak milik, agar terhindar dari potensi tergusur, sisa kita tunggu bagaimana respon pemerintah kota terhadap persoalan  ini,” ungkapnya. (*)

*Reporter: Dewan Ghiyats Yan Galistan A.N