Tim Riset Hima Sosiologi FIS UNM menggelar riset di Kampung Nelayan Untai. Foto-Ist.

PROFESI-UNM.COM – Persoalan kepemilikan sertifikat tanah Warga Kampung Nelayan Untia, Pulau Laelae hingga saat ini masih belum ada kejelasan dari Pemerintah Kota Makassar.

Melihat hal tersebut, Tim Riset Himpunan Mahasiswa (Hima) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Makassar (UNM), menemukan masih banyaknya warga Kampung Nelayan Untia Makassar yang tak memiliki sertifikat tanah.

Hal tersebut ditemui saat Hima Sosiologi FIS UNM terjun langsung ke lapangan untuk melakukan riset di Kampung Nelayan Untia, Kecamatan Biringkanaya.

Muh. Irham Rahman, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Hima Sosiologi FIS UNM menuturkan bahwa telah mendapatkan data masyarakat yang tidak mempunyai sertifikat yang berkisar sebanyak 200 kepala keluarga.

“Tim Riset menemukan jumlah warga yang tidak memiliki sertifikat kurang lebih 300 kepala keluarga, data ini diambil dari beberapa pernyataan warga kampung nelayan,” ujarnya, Jumat (19/3).

Di sisi lain, salah satu warga yang tidak mempunyai sertifikat tanah, Jumriari menuturkan pada saat menempati rumah memang tanpa sertifikat tanah. Hal tersebut disinyalir bahwa masyarakat di luar Pulau Laelae tidak bisa memiliki sertifikat tanah tersebut.

“Awal menempati rumah memang tanpa setifikat karena kalau orang di luar relokasi Pulau Laelae tidak bisa punya setifikat tapi saya tetap berusaha seperti cerita ke kelurahan dan saya pernah bayar salah satu tokoh masyarakat untuk bantu ka urus PBB dan sertifikat,” tuturnya

Terakhir, Ia menjelaskan bahwa telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk mewajibkan untuk memegang hak kuasa sertifikat tanah di daerah tersebut.

“Tapi sampai meninggal ki tidak ada ku dapat banyak juga dia layani (warga) yang mau selain saya dan saya taat prosedur ji kalau ada prosedur yang mengharuskan saya pegang sertifikat meski saya beli saya setuju ji,” ujarnya. (*)

*Reporter: Dewan Ghiyats Yan Galistan A.N