Muh. Usman Mustari, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Angkatan 2016 Universitas Negeri Makassar.
Muh. Usman Mustari, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Angkatan 2016 Universitas Negeri Makassar.

PROFESI-UNM.COM – Menanggapi lahirnya Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (HIMA JTIK FT-UNM) terjadi polemik antara pro mahasiswa dan birokrasi. Hal ini membuat saya berpikir, pasalnya selama ini Indonesia menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Negara yang demokrasi yaitu negara yang rakyatnya mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara dan memiliki kesetaraan dalam mengambil keputusan yang dapat membentuk/mengubah negaranya. Lalu apa yang terjadi di lingkup Fakultas Teknik UNM sekarang?

Hal yang baru pada proses pembentukan organisasi kemahasiswaan terjadi saat ini ketika kata demokrasi itu lambat laun akan terbelenggu dengan lahirnya HIMA JTIK FT-UNM. Banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan yang merasa keberatan akan hal itu karena secara tidak langsung, mahasiswa mempunyai keterbatasan untuk kebebasan berpendapat dalam musyawarah jurusan.

Berdasarkan terbentuknya HIMA JTIK FT-UNM merupakan cacat organisasi dalam pembentukan Organisasi Kemahasiswaan. Hal ini dikarenakan ada beberapa aturan yang dilanggar dalam proses Musyawarah Jurusan Teknik Informatika dan Komputer FT-UNM tidak memenuhi SOP yang ada.

Salah satu mahasiswa FT-UNM, Muh. Usman Mustari mengatakan bahwa membentuk suatu organisasi kemahasiswaan merupakan suatu kemajuan bagi jurusan ataupun program studi. Dan tentunya juga salah satu penilaian terhadap akreditasi jurusan ataupun program studi. Namun yang menjadi titik permasalahannya yaitu tidak memenuhi SOP yang ada dan juga adanya tendensi ke mahasiswa dari Pimpinan JTIK FT-UNM.

  1. Kepmendikbud No. 155/U/1998 Bab I Pasal 2 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi yang berbunyi “Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan lebih besar kepada mahasiswa”.
  2. Permenristekdikti No. 7 Tahun 2018 Bab VIII Tentang Statuta Universitas Negeri Makassar yang berbunyi; (a)Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaa. (b) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin (a) dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas, jurusan. (c) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab Rektor. (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Peraturan Lembaga Kemahasiswaan No. 1406/UN36/KM/2017 Bab II Pasal 9 poin a Tentang Peraturan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar yang berbunyi “HMJ/HMPS berkedudukan ditingkat jurusan/prodi dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada Maperwa”.

Berdasarkan peraturan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan pembentukan HIMA JTIK tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun hal-hal yang menyalahi aturan.

Kami mendukung adanya pembentukan HIMA JTIK ini, tetapi dalam proses pembentukannya yang mencederai kultur yang ada sehingga kami menolak keterterimaan di lingkup internal fakultas atas terbentuknya HIMA JTIK ini.

Seperti apa perbuatan yang mencederai kultur yang ada?

Salah satu perbuatan yang mencederai kultur yang ada yaitu hilangnya antara stake holder dalam artian tidak adanya pertimbangan dalam berbagai pengambilan keputusan karena keputusan final berada di tangan pihak birokrasi jurusan. Kita ambil contoh, mundurnya Badan Perumus dalam pembentukan HIMA JTIK dikarenakan dalam pertimbangan yang diberikan tidak pernah di gubris oleh pimpinan jurusan.

Pihak birokrasi cenderung menutup diri terhadap pandangan-pandangan dari mahasiswa. Kondisi tersebut secara tidak langsung membunuh daya kritis mahasiswa berbagai permasalahan yang kemungkinan muncul dari kebijakan yang dibuat pihak birokrasi. HIMA JTIK yang lahir secara tidak demokratis sudah dapat ditebak arah kebijakannya yang lebih memengtingkan kepentingan pimpinan dan akan cenderung mengacukan aspirasi mahasiswa.

Lembaga Kemahasiswaan idealnya adalah wadah mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi bukan hanya dalam segi penyaluran minat dan bakat tetapi pada proses kaderisasi dan perjuangan yang sifatnya advokasi. Nah, kultur-kultur seperti sikap kritis, daya advokasi akan hilang jika HIMA JTIK terlalu dekat dengan Birokrasi”.

Jikalau HIMA JTIK ini terus berjalan tanpa mengikuti prosedural yang ada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa FT-UNM) sebagai Lembaga Kemahasiswaan tertinggi di lingkup Fakultas tidak akan terlibat dalam berbagai kegiatan dan permasalahan yang terjadi di HIMA JTIK kecuali dari pihak HIMA JTIK yang dibentuk secara tidak demokratis mau menerima berbagai opsi yang ditawarkan yaitu melakukan musyawarah ulang dengan melibatkan semua mahasiswa JTIK dan memberikan keleluasan terhadap mahasiswa dalam menentukan arah kebijakan serta dengan pengawasan Maperwa FT-UNM.

*Penulis adalah Muh. Usman Mustari, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar