PROFESI-UNM.COM – Politisasi birokrasi kebijakan publik saat ini marak terjadi, partai politik seringkali menggunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai jalan meraih suara. Basmin Mattayang membahas masalah ini di disertasinya, berjudul “Dampak Politisasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Luw
Disertasinya ini pula mengantarkannya menyandang gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Makassar. Lantas, seperti apa gambaran politisasi birokasi menurut Basmin Mattayang. Simak wawancara khusus Reporter Profesi *Annisa Asy Syam. A dengan Bupati Kabupaten Luwu ini pada 12 Desember lalu di Ballroom Teater Lantai 3 Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar.
Bisa jelaskan singkat tentang disertasi Bapak?
Saya mengangkat tema politisasi birokrasi karena berdasarkan keadaan di lapangan. Pilkada langsung berdampak pada birokrat sehingga kinerja mereka melemah. Kinerja melemah disebabkan bimbangnya ASN memilih kandidat.
Sehingga ini dimanfaatkan oleh kandidat, mengapa kandidat memanfaatkan ASN, karena ASN biasanya memiliki empat hingga lima hak suara di keluarganya. Menggunakan money politic bukan tidak mungkin karakter abdi negara sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik akhirnya menjadi terkikis.
Namun jika saya ditanya apakah setuju atau tidak dengan pilkadanya, saya pasti setuju yang tidak saya setuju adalah politisasinya. Dan sebagai warga kita punya hak input. Hak input terhadap penentu kebijakan, agar baiknya pilkada langsung cukup presiden dan gubernur saja, tidak perlu sampai ke tingkat kabupaten karena dampak negatifnya sangat tinggi, salah satunya dapat memecah belah keluarga.
Bagaimana menghadapi politisasi birokrasi?
Dengan negara yang sementara berkembang, harus ada satu kiat-kiat yang dilakukan pemerintah seperti mengedukasi masyarakat agar dewasa menerima prosesnya demokrasi ini. Nah, kita ini karena negara berkembang jadi masyarakat kita belum terlalu siap, bukan tidak siap, tetapi belum terlalu siap menerima pilkada langsung, faktanya seperti itu. Sehingga kiat-kiat dan edukasi sangat diperlukan.
Bagaimana idealnya birokrasi pada pelayanan publik agar tidak terlibat politik praktis?
Kalau idealnya birokrasi di pelayanan publik, sebenarnya birokrasi itu instrumen penting dalam negara untuk mengelola suatu negara. Dia diberi mandat negara untuk melakukan pelayanan publik, sehingga perlu edukasi dua sisi.
Harusnya yang memiliki politik yah orang poltik bukan birokrat, dan birokrat harus menjalankan tugasnya tanpa terlibat politik. Jika harus birokrat telibat politik maka harus dibuatkan regulasi yang kuat.
Bagaimana gambaran politisasi birokrasi pada pelayanan publik di Kabupaten Luwu?
Dampak politisasinya sangat tinggi. Dapat dibayangkan, kalau hanya beda pilihan rumah tangga bisa retak. Padahal arah politik memang begitu, tetapi beda pilihan harusnya tidak boleh menciptakan silang sengketa. Kalau sudah begitu, sudah jadi hal naif dan tidak boleh terjadi lagi.
Bagaimana solusi menciptakan ruang publik bebas dari politisasi?
Solusi yang kita lakukan adalah melakukan edukasi, pendekatan persuasif dalam sosialisasi, agar semua tahu bahwa ASN merupakan birokrasi yang punya regulasi tersendiri. Oleh sebab itu kita berharap ke depan supaya lebih cerdas, masyarakat lebih cerdas memahami tentang demokrasi dan pilkada. Serta kepada ASN silahkan berbeda pilihan tetapi tidak boleh ikut bepolitik praktis.
Biodata :
Nama: Dr. H. Basmin Mattayang
Lahir: Wara, 12 Desember 1957
Profesi: Bupati Kabupaten Luwu
Pendidikan:
Sarjana Muda IKIP Ujung Pandang
Sarjana (S1) IKIP Ujung Pandang
Magister Manajemen Pendidikan UNM
Doktor Ilmu Administasi Publik UNM
Karier:
Bupati Kabupaten Luwu Periode 2004-2009
Wakil Rektor Universitas PEPABRI
Bupati Kabupaten Luwu Periode 2019-2024
*Tulisan ini telah terbit di Tabloid Profesi edisi 245