Dekan Fakultas Psikologi - Foto.Tini-Profesi
Dekan Fakultas Psikologi - Foto.Tini-Profesi

PROFESI-UNM.COM – Anggaran Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Psikogenesis Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Negeri Makassar (UNM) kini dibekukan. Dekan FPsi, Muh. Daud pun mengeluarkan pernyataan serius kepada awak Psikogenesis bahwa pimpinan punya wewenang untuk mengontrol semua lembaga kemahasiswaan. “Kalau berpikiran dan merasa independen, silahkan keluar dari kampus,” dalihnya, Senin (21/12).

Ganjaran itu dilayangkan setelah Psikogenesis menerbitkan berita bertajuk “Tidak Memiliki Buku, Mahasiswa Dikeluarkan dari Kelas”, 1 September lalu. Berita itu menyajikan tindakan pengusiran oleh dosen kepada mahasiswa karena tidak memiliki buku.

Sebelum dijatuhi sanksi, Komdis FPsi sempat memanggil Syahrul Jamal dan Rezky Winanda yang merupakan Pemimpin Umum (PU) dan Pemimpin Redaksi (Pemred) Psikogenesis pada 21 September. Kala itu komdis menanyakan siapa penulis berita tersebut, akan tetapi mereka menolak dengan alasan segala konsekuensi berita merupakan tanggung jawab PU dan Pemred.

Akibatnya pihak birokrasi itu meradang dan melayangkan surat rekomendasi berisi ancaman pembekuan anggaran, pelarangan penggunaan fasilitas sampai pembredelan lembaga. Komdis menilai independensi Psikogenesis tanpa melibatkan birokrasi yang merilis berita berat sebelah adalah tindakan tidak kooperatif.

Namun hal ini dibantah oleh Rezky Winanda yang menyebut Psikogenesis tetap mematuhi kaidah jurnalistik dengan melakukan upaya verifikasi kepada pihak bersangkutan. Hanya saja dosen yang kala itu mengeluarkan mahasiswa enggan berkomentar. “Setelah berita terbit, kami coba untuk angkat dari perspektif dosen, tapi dosen terkait tidak memberikan keterangan,” bantahnya, Selasa (29/12).

Sehingga Rezky menganggap tudingan komdis tidak berdasar dengan alasan pers punya kebebasan dan hak mengelola pemberitaan yang termaktub dalam UU. No 40 Tahun 1999 Kemerdekaan Pers. Dirinya juga mengaku birokrasi perlu lebih bijak dan tidak menghalangi kerja-kerja pers sebagai sosial kontrol. “Hal yang sifatnya negatif terkadang harus diberitakan agar bisa jadi pembelajaran dan sekaligus menjalankan peran pers sebagai social of control,” ujarnya. (*)

*Tulisan ini telah terbit di Tabloid Profesi edisi 245