Aksi tuntutan penurunan UKT secara general di depan menara Pinisi UNM JL. AP. Pettarani, Jumat (8/1). (Foto: Muhammad Resky)

PROFESI-UNM.COM – Sudah 5 hari berlalu sejak Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) putuskan untuk memperpanjang masa Lockdown, guna mencegah penyebaran Covid-19. Namun, hal ini disinyalir agar mahasiswa UNM enggan berdemonstrasi menuntut Uang Kuliah Tunggal (UKT) disubsidi secara general.

Keputusan perpanjangan lockdown UNM dari 5 hingga 18 Januari 2021 berjalan beriringan dengan batas akhir pembayaran UKT dari 4 hingga 22 Januari 2021. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial, Fahmi Amiruddin menilai, pihak kampus sengaja memperpanjang masa lockdown hingga mendekati detik-detik akhir pembayaran UKT, agar mahasiswa diharap enggan dan tak memiliki banyak waktu untuk mengawal isu penurunan UKT.

Jika pembelajaran daring tetap diterapkan pada perkuliahan disemester genap dalam masa pandemi, menurutnya, UKT juga harus disubsidi. Sebab, anggaran bahan-bahan praktikum sama sekali tak terpakai.

“Lagi-lagi kita dipolarisasi, agar redup gerakan kita mengawal isu subsidi UKT,” ujarnya kepada Profesi, kemarin.

UNM pertama kali menerapkan lockdown dari 24 hingga 28 Desember 2020. Kemudian dilanjutkan pada 30 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021, lantaran beberapa dosen dan pegawai terpapar Covid-19. Meskipun begitu, pihak kampus tetap memberikan izin penggunaan gedung amanagappa untuk acara pernikahan dimasa perpanjangan lockdown itu. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan BEM Fakultas Ekonomi, Awalauddin yang menganggap, kampus beralasan memperpanjang masa Lockdown karena tak ingin diderai aksi tuntutan subsidi UKT secara general oleh mahasiswa.

“Kampus lockdown tapi yang mengherankan ada acara pernikahan yang diadakan di auditorium amanagappa. Ini memperjelas sekali bahwa kampus lockdown hanya untuk mematikan gerakan mahasiswa apalagi moment yang tepat disaat pembayaran UKT telah berjalan,” ujar Ia dalam orasinya, kemarin (*).

*Reporter: Muhammad Resky