Mahasiswa menggelar aksi pada 24 September 2020. Foto-Dok. LPM Profesi UNM

PROFESI-UNM.COM – Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Tap Maperwa) UNM tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Anggota Maperwa, Ketua Umum Maperwa, dan Presiden BEM UNM ditolak sejumlah lembaga kemahasiswaan (LK) fakultas. Musyawarah Besar (mubes) pun ditangguhkan. Tak ingin ditolak, Maperwa melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan LK Fakultas di sekretariatnya, Gedung PKM, Kampus UNM Gunung Sari.

Gugatan pengurus LK fakultas, berawal dari surat gugatan yang dilayangkan LK fakultas beberapa jam sebelum pendaftaran calon anggota Maperwa, Ketua Umum Maperwa, dan Presiden BEM UNM ditutup.
Gugatan memaksa Maperwa menangguhkan mubes. RDP pun digelar malam itu, diikuti delapan fakultas. Hanya FSD tidak hadir tanpa alasan pasti.

Koordinator Steering Committee (SC), Nurwan mengatakan, malam itu masuk surat dari perwakilan FE menuntut poin di Tap Maperwa. SC kemudian diminta oleh Maperwa untuk menangguhkan Mubes yang sedianya sudah siap digelar.

“Mengapa menggunakan istilah ditangguhkan, karena tidak ada istilah yang cocok selain ditanggguhkan. Ditunda juga bukan, karena tidak diketahui kapan akan dilanjutkan. Dihentikan juga bukan, maka istilah yang digunakan itu ditangguhkan,” kata Nurwan.

Dari delapan fakultas hadir di RDP, hanya FE dan FBS mengajukan tuntutan awal. FE menolak pembatasan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan batas maksimal semester 10 bagi seluruh kandidat. Alasannya, menurut perwakilan FE, IPK dan semester bukan batasan dalam berlembaga, apalagi dua periode terakhir hal itu tidak pernah dijadikan batasan. Sedangkan FBS hanya menggugat batasan semester.

Menurutnya, saran sebelumnya tentang Tap Maperwa diabaikan, sehingga mereka berharap tuntutan lanjutan bisa dipenuhi. Ketua Maperwa FE, Dian Fadilla, mengaku menggugat Tap Maperwa setelah melihat kejanggalan di dalamnya. Poin batasan semester bagi calon, dinilai tidak memiliki landasan kuat. Bila mengacu terhadap Peraturan Umum Lembaga Kemahasiswaan (PULK), seharusnya batasnya adalah semester delapan, berbeda ditetapkan di Tap Maperwa yakni semester 10.

“Katanya mereka nego dengan pimpinan kampus sampai semester 10, jadi tidak ada landasannya mereka dalam mengeluarkan Tap itu. Sebaiknya dihapus batas semester itu kalau tidak ada aturan yang mau diikuti,” katanya.


Dian khawatir aturan itu malah membatasi fakultas lain untuk ikut di BEM-Maperwa. Maperwa FE, kata Dian, ingin semua fakultas punya kesempatan sama dalam berlembaga di tingkat universitas. Persoalan dilantik atau tidak, maupun legalitas, baginya tidak masalah selama Sembilan Mata Oranye bisa tergabung dulu.”Sampai saat ini belum ada hasil dari RDP, bahasanya kemarin Maperwa katanya mau dikembalikan dulu di rapat internalnya, kemudian nanti ada konfirmasi sebelum penetapan Tap baru. Jadi sekarang masih tunggu hasil gugatannya apakah diterima atau tidak,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Maperwa FBS, Muh Fardiansyah menilai sikap Maperwa UNM tentang RDP, terkesan tidak jelas arahnya. Padahal menurutnya, keinginan sembilan fakultas sangat jelas, ingin Maperwa menyatukan mereka semua.”Kan di RDP kemarin itu diminta semua tanggapannya dari sembilan fakultas, hanya satu yang tidak hadir. Tapi 8 fakultas yang hadir itu tetap membahas sembilan fakultas untuk bergabung, makanya dalam hal ini tidak usahlah kasih batasan semester, tapi sikap yang ditunjukkan dari Maperwa UNM masih simpang siur,” katanya.

Mahasiswa Bahasa Inggris ini mengatakan, pengurus di fakultasnya saat ini adalah angkatan 2016, atau mahasiswa semester 10, sehingga menurutnya tidak mungkin akan mengutus mahasiswa yang sedang menjabat untuk naik ke LK UNM.

“Sebenarnya tidak masalah (melanggar aturan PULK) karena kan kita punya struktural terhadap birokrasi. Hasil RDP itu kemarin sebagian besar fakultas sampaikan bahwa tidak masalah itu persoalan legalitas, yang penting kita diakomodir semua sembilan fakultas,” tuturnya.

Tuntutan FBS dan FE turut didukung LK fakultas lain. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) misalnya, mereka ikut vokal membahas tuntutan ini di RDP. Presiden BEM FMIPA, Ari Baba Felani mengatakan fakultasnya sepakat menggugat batasan semester, karena ingin semua fakultas bisa bersatu.

“FMIPA sepakat untuk gugat persoalan semester 10 di persyaratan pencalonan karena membatasi jenjang kader di beberapa fakultas,” katanya.

Menanggapi Gugatan fungsionaris LK fakultas tersebut, Ketua Maperwa UNM, Syahrul Ramadhan mengatakan akan mengakomodir semua tuntutan di RDP. Menurut Syahrul, Maperwa UNM saat ini sedang membahas semua tuntutan itu dan akan mengumumkan hasilnya sebelum menetapkan Tap Maperwa baru.

“Melihat tuntutan kemarin, kami sedang membahasnya di internal Maperwa dan juga tetap komunikasi ke fakultas untuk menindaklanjuti hal tersebut,” katanya.

LK Fakultas Beri Ultimatum

Digugatnya tata cara pencalonan dan pemilihan anggota, ketua umum Maperwa, dan Presiden BEM UNM, dalam Ketetapan Maperwa, membuat ketidakpercayaan LK fakultas terhadap Maperwa UNM semakin kuat. Maperwa dituding tidak serius menyusun aturan.

Hal ini dilihat dari beberapa poin, dianggap tidak mempertimbangkan saran fakultas. Sejumlah fungsionaris pun menganggap Maperwa kini mulai simpang siur dalam mengambil keputusan. Mereka berharap keputusan Maperwa selanjutnya bisa lebih baik.

Ketua Maperwa FBS, Muh Fardiansyah menyebut Tap Maperwa saat ini tidak mengakomodir fakultasnya. Sehingga mereka terancam tidak ikut LK UNM, bila keputusan RDP tidak mengubah Tap Maperwa lama tersebut. Hal ini karena Maperwa FBS tidak bisa mengutus wakil dari angkatan 2016 atau semester 10 untuk ke Maperwa dan BEM UNM. “Di FBS itu sendiri angkatan 2016 masih menjabat di fakultas. Otomatis tidak ada yang bisa kita delegasikan ke LK UNM,” katanya.

Tak jauh berbeda, Presiden BEM FMIPA, Ari Baba Felani mengatakan saat ini ada lima fakultas mendukung tuntutan batasan semester dan IPK saat RDP agar direvisi. Fakultas itu adalah FE, FT, FMIPA, FBS, dan FIP. Kelimanya menurutnya bisa saja memisahkan diri bila tuntutan tidak dipenuhi. Ari menyebut isu perpecahan ini sangat mungkin terjadi bila hasil RDP tidak mampu memuaskan lima fakultas tersebut.

“Kalau gugatan itu tidak diindahkan, bisa jadi fakultas-fakultas yang tidak diakomodir bisa menarik diri dari BEM dan Maperwa UNM,” jelasnya.

Diprotes perwakilan fakultas, Ketua Maperwa UNM Syahrul Ramadhan berdalih Tap Maperwa telah dibuat dengan berbagai pertimbangan. Adapun tuntutan yang diajukan tetap akan dicari jalan keluar agar bisa diterima semua pihak. Ia menyebut sedang mencari jalan tengah agar bisa meminimalisir terjadinya masalah

“Kami sadar bahwa pasti ada yang tidak terima dengan aturan yang dibuat, namun kami tetap berusaha untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak,” katanya.

WR III: Aturan LK Tidak Ada Toleransi!

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNM, Sukardi Weda menolak keras tuntutan LK fakultas yang meminta revisi Tap Maperwa terkait persyaratan calon ketua dan anggota Maperwa, serta Presiden BEM.
Sukardi ingin semua pihak tetap konsisten dengan Tap yang ada, dan tidak menoleransi adanya perubahan untuk batas IPK maupun semester.

Beberapa waktu yang lalu Maperwa sempat membicarakan tuntutan tersebut dengan Sukardi Weda. Maperwa meminta menurunkan batas IPK dan hanya ketua saja yang dibatasi IPK 3.00. Namun Sukardi mengaku menolak permohonan tersebut.

“Saya katakan tidak, adik-adik yang menjadi fungsionaris LK adalah contoh, mereka adalah mahasiswa berprestasi yang harus menjadi role model untuk adik-adiknya. Oleh karena itu pada saat penerimaan maba saya tekankan kalau ingin jadi pengurus LK harus cerdas, IPK 3.00,” katanya.

Mengenai batas semester, Ia mengatakan semester delapan sudah sangat maksimal, tidak boleh lewat karena akan melanggar peraturan. Bagi mantan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FBS ini, aturan tetap harus diikuti, meski tak sesuai dengan harapan beberapa pihak.

Sukardi juga menjelaskan, pandemi Covid-19 menghalangi mubes yang seharusnya diadakan September, namun terpaksa dialihkan ke Desember. Namun baginya, tidak berarti semester yang dihitung adalah semester sembilan, karena nilai yang dimasukkan nantinya tetap nilai semester delapan.

“Kenapa juga ini adik-adik memaksakan batas maksimal semesternya ditambah? Kalau ditambah, kamu terlambat selesai, kasihan UNM ini terpuruk rangkingnya, jadi banyak pertimbangan,” jelasnya.

Alumnus Universitas Indonesia ini mengaku telah mengetahui ada dua fakultas menggugat Tap Maperwa, tapi menurutnya Tap tersebut mengacu ke PULK yang sudah lama ditetapkan. Sehingga tidak bisa diubah karena tidak ada aturan lain yang bisa dipakai selain PULK saat ini. “Mau bagus atau tidak harus diikuti, karena itu aturan resmi,” tegas Sukardi Weda.

“Kadang-kadang adik-adik ada yang bilang, oh kami tidak dilibatkan dalam menyusun aturan. Wah, bagaimana kau dilibatkan aturan ini sudah lama dianut UNM, kau baru masuk ke sini, sudah ada aturan,” tuturnya.
Baginya apa yang terjadi saat ini adalah risiko yang harus diterima bersama. Menyatukan organisasi, lanjut Sukardi, memang susah apalagi di tataran universitas.

Baginya, satu atau dua fakultas tidak mau gabung bukan jadi masalah, harus tetap jalan. Jika LK bersangkutan tetap kukuh memaksakan melanggar aturan, Ia menegaskan pimpinan UNM tidak akan setuju serta tidak akan melantik dan memberikan anggaran dari universitas.

“Mohon maaf, saya orangnya moderat, tapi saya kalau aturan saya konsisten, tidak ada toleransi!” tegasnya.

Ia berharap LK UNM tetap bisa berjalan sebagai organisasi yang profesional dan sesuai AD/RT-nya.