FPR Sulsel mengadakan Aksi di depan pintu masuk Pengadilan Negeri Kota Makassar, Rabu (18/11). Foto-Ist

PROFESI-UNM.COM – Berdasarkan surat panggilan yang diterima pada tanggal 12 November 2020 oleh tim kuasa LBH Makassar dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak pemohon.

Sidang Praperadilan kasus salah tangkap Supianto atau yang kerap disapa Ijul telah dilaksanakan pada 18 November 2020 lalu di Pengadilan Negeri (PN) Kota Makassar.

Sidang yang dijadwalkan pukul 09.00 WITA mengalami keterlambatan hingga pukul 11.30 WITA akibat ketidakpastian pihak termohon dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar untuk hadir dalam Sidang Praperadilan tersebut.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang di dalamnya tergabung beberapa organisasi merespon kejadian itu dengan melakukan aksi di depan pintu masuk Pengadilan Negeri (PN) Kota Makassar untuk mengawal dan memberikan tekanan pada persidangan tersebut.

Humas FPR mengungkapkan, alasan ketidakhadiran pihak termohon dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar dikarenakan belum diterbitkannya SK Penunjukkan untuk menghadiri sidang tersebut.

“Berdasarkan informasi dari hakim tunggal pihak termohon, katanya pihak Polrestabes Kota Makassar belum menerbitkan SK Penunjukan untuk menghadiri sidang Praperadilan tersebut,” ungkap Humas FPR.

Awal selaku Koordinator Aksi FPR Sulsel menilai ketidakhadiran Polrestabes Kota Makassar merupakan bentuk ketidakdisiplinan pihak termohon.

Ia juga menuturkan, waktu seminggu sudah lebih dari cukup untuk menerbitkan SK Penunjukan bagi Polrestabes karena Polrestabes dapat membuat tiga surat sekaligus yaitu penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka yang dibuat kurang dari 1X24 jam.

“Untuk menerbitkan tiga surat tersebut sebenarnya harus melalui beberapa proses penyidikan, pengumpulan bukti dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan SK Penunjukan yang seharusnya tidak terlalu rumit, seharusnya Polrestabes Kota Makassar bisa menerbitkan SK itu,” tutur Koordinator Aksi FPR tersebut.

Selain FPR, Lembaga Badan Hukum (LBH) Makassar selaku kuasa hukum Ijul juga memberikan pandangan mengenai sikap Polrestabes Makassar.

Pihak LBH Makassar memandang ketidakhadiran Polrestabes Kota Makassar dalam sidang Praperadilan adalah tindakan tidak profesional sebagai lembaga penegak hukum karena alasan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum.

Ketidakhadiran pihak termohon dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar juga menimbulkan kesan ketidaksiapan dengan sidang serta diduga sebagai upaya penundaan.

Agar berkas pokok perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar sehingga menggugurkan praperadilan termohon yang imbasnya akan menyebabkan seluruh kejanggalan-kejanggalan dan maladministrasi penangkapan, penahanan, serta penetapan tersangka Ijul tidak akan diketahui khalayak ramai.

“Penundaan sidang praperadilan ini juga melanggar prinsip-prinsip hukum acara peradilan pidana yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu juga berdampak pada hak-hak tersangka terkait kepastian hukum penanganan kasus termohon,” tutur pihak LBH.

Lebih lanjut, pihak LBH berharap agar majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan diatas dalam kasus Ijul ini.

“Diharapkan majelis hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam lanjutan Praperadilan ini,” harapnya.

Oleh karena ketidakhadiran pihak termohon dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar maka sidang Praperadilan ditunda hingga tanggal 25 November 2020. (*)

*Reporter: Annisa Puteri Iriani

Share and Enjoy !

0Shares
0 0