Bentangan spanduk yang berisi tuntutan pembebasan korban salah tangkap dalam aksi demonstrasi

PROFESI-UNM.COM – Ketua Pogram Studi Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM), Herman menyayangkan penangkapan Mahasiswa UNM oleh aparat kepolisian yang belum mengantongi bukti yang cukup kuat. Ia menekankan segera melakukan pra-peradilan.

Menurutnya, Mahasiswa UNM yang ditangkap itu sama sekali tidak terlibat dalam aksi ricuh pembakaran mobil ambulans milik salah satu partai politik di depan Menara Pinisi, Jalan AP. Pettarani pada 22 Oktober 2020 yang lalu.

Sebab pada malam itu, katanya, mahasiswa tersebut sedang berada di kampus dalam kegiatan membantu proses re-akreditasi Prodi Pendidikan Kewarganegaraan UNM.

“Habis bantu akreditasi lalu ricuh di luar. Terus ini anak mau pulang bonceng 3 tapi ditangkap oleh Polisi. Disiksa di sana sampai keluar darah ditelingannya dan masih ditahan di Polda sebagai tersangka,” katanya.

Ia menekankan untuk segera melakukan pra-peradilan. Memang, jika merujuk pada pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), pra-peradilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penahanan atau penangkapan.

“Kalau tidak mau LBH, atas nama BEM saja mengajukan pra-pradilan. Kita punya kepentingan loh karena itu Legal Standing istilahnya, ajukan ke pengadilan, pra-peradilan atas penetapan atau penangkapan tersangka, nah itu prosesnya satu mingguji, buktikan saja dengan foto-foto atau semua kajian yang melatarbelakangi. Intinya kalau polisi dipra-peradilan itu takut sekali. Kalau dikalah citra penegakan hukum citra pejabat itu biasanya Polda langsung dipindahkan kalau kalah,” tegasnya. (*)

*Reporter: Muhammad Resky