Sumayyah mahasiswa FMIPA UNM - Foto.Ist
Sumayyah mahasiswa FMIPA UNM - Foto.Ist

PROFESI-UNM.COM – Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.


Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.


PEMULIHAN LINGKUNGAN NASIONAL BELUM PRO LINGKUNGAN


Siapa yang tidak terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini?
Pandemi Covid-19 menghasilkan dampak luar biasa bagi perekonomian global termasuk Indonesia. Sejumlah negara sudah mengumumkan status resesi.


Berdasarkan data BPS, perekonomian di Indonesia terjun ke minus 5,32 persen (secara tahunan atau year on year) pada triwulan II 2020. Pemerintah sudah menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional demi menyelamatkan ekonomi dengan anggaran ratusan triliun.


Dalam proses pemulihan ekonomi di Indonesia, dan masih menerapkan business as usual. Sementara pembangunan yang lebih hijau, dan rendah karbon nampaknya belum maksimal. Padahal kita tahu dari sejumlah kajian, pandemi Covid-19 berkaitan erat dengan perubahan besar yang terjadi di bentang alam, dan lingkungan kecil kita. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi manusia dan perekonomian itu sendiri.


Perubahan iklim dalam bentuk beragam bencana hidrometeorologi, misalnya, mampu memberikan dampak negatif yang besar bagi manusia dan perekonomian. Alih fungsi lahan melalui deforestasi, konversi hutan primer untuk pertanian intensif dan industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan. Semuanya telah berkontribusi pada peningkatan kontak fisik antara satwa liar yang membawa patogen virus dengan manusia. Olehnya itu, saat ini adalah momentum bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan alam dan manusianya seperti yang sudah dilakukan oleh banyak negara lain.


Perubahan iklim global merupakan malapetaka yang akan datang!
Selama bertahun-tahun kita telah terus menerus melepaskan karbondioksida ke atmosfir dengan menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil, seperti batu bara, gas bumi dan minyak bumi. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya selimut alami dunia, yang menuju kearah meningkatnya suhu iklim dunia, dan perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi juga mematikan.

  1. Kita semua telah mengetahui sebabnya, yaitu manusia yang terus menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas bumi.
  2. Kita sudah mengetahui sebagian dari akibat pemanasan global ini yaitu mencairnya tudung es di kutub, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit berbahaya, banjir besar-besaran, coral bleaching dan gelombang badai besar.
  3. Kita juga telah mengetahui siapa yang akan terkena dampak paling besar, yaitu negara pesisir pantai, Negara kepulauan, dan daerah Negara yang kurang berkembang seperti Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
    Terkait seberapa jauh porsi yang diberikan Pemerintah dalam program PEN untuk lingkungan, maka INDEF bersama dengan Greenpeace Indonesia meluncurkan briefing paper.
    Greenpeace percaya, bahwa hanya dengan langkah pengurangan emisi gas rumah kaca yang sistematis dan radikal dapat mencegah perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih parah kepada ekosistem dunia dan penduduk yang tinggal di dalamnya.
    ● Sebagai sebuah organisasi global berskala internasional, Greenpeace memusatkan perhatian kepada mempengaruhi kedua pihak, yaitu masyarakat dan para pemegang keputusan atas bahaya dibalik penambangan dan penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil.
    ● Sebagai organisasi regional, Greenpeace Asia Tenggara memusatkan perhatian sebagai saksi langsung atas akibat dari perubahan iklim global, dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah yang sedang berlangsung.
    Greenpeace juga berusaha mengupayakan perubahan kebijakan penggunaan energi di Asia Tenggara di masa depan, yaitu beranjak dari ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil kearah sumber-sumber energi yang terbarukan, bersih dan berkelanjutan.
    ● Taktik Kampanye Iklim dan Energi saat ini adalah, mengkonfrontasi tantangan yang dimiliki industri berbahan bakar yang berasal dari fosil terutama, pembangkit listrik pembakar-batubara dan penghasil energi berbasis-nuklir.
    Berikut menyuarakan dan mendorong solusi atas ketergantungan penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil. Sebagai contoh, Greenpeace mempromosikan kebijakan dan proyek yang dapat menghasilkan energi murah berasal dari angin dan energi matahari, dan advokasi terhadap efisiensi energi alternatif.
    Ada dilema antara implementasi yang cepat dan fleksibel serta implementasi yang akuntabel dan akurat. Dari belajar pengalaman, aspek implementasi adalah bagian program yang paling menantang. Pendidikan akan menjadi salah satu bidang fokus reformasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, dan produktivitas di era Industri 4.0.
    Apa Hubungan Omnimbus Law dengan Lingkungan?
    • Omnibus Law
    Undang-undang yang mengatur (mengamandemen, memotong, dan menghapus) di berbagai sektor yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang sebelumnya “Disebut” juga sebagai ‘Undang-Undang Sapu Jagat’.
    • Apa hubungannya dengan lingkungan?
    Beberapa pasal yang baru tercantum, diubah, atau dihapus melalui undang-undang omnibus dinilai berpotensi membahayakan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Omnibus Law vs Lingkungan Hidup
Pemerintah sudah menyerahkan omnibus law rancangan undang-undang Cipta kerja ke DPR demi investasi? Proteksi lingkungan hidup dipertaruhkan.

  1. Proteksi lingkungan tak ditegaskan sebagai bagian dari keputusan industri.
  2. Izin lingkungan untuk perusahaan dihapus, diganti persetujuan lingkungan dari pemerintah.
  3. Sembilan kriteria usaha berdampak penting dihapus.
  4. Penilaian AMDAL di monopoli pemerintah, bukan lagi pihak ketiga yang independen.
  5. Aktivis/pengamat/ahli lingkungan tak lagi di terlibat dalam penyusunan AMDAL.
  6. Tak ada lagi komisi perihal AMDAL.
  7. Tak ada penegasan informasi kelayakan lingkungan hidup dalam investasi mudah diakses masyarakat.
  8. Pengawasan dan sanksi administratif terhadap industri menjalankan proteksi lingkungan, sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
  9. Jenis-jenis sanksi administratif ditiadakan.
  10. Tertutup pintu gugatan akibat kerusakan lingkungan.
    Omnibus Law dan Kerusakan Hutan
    ■ Perolehan izin usaha di kawasan hutan dipermudah, termasuk kawasan hutan lindung.
    ■ Kewenangan dan pengambilan keputusan semakin terpusat ke pemerintah pusat. Hal ini meningkatkan potensi alih guna dan eksploitasi lahan yang berujung pada kerusakan hutan.
    ■ Perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, yang beresiko melemahkan posisi dokumen AMDAL, UPL dan UKL sebagai salah satu syarat usaha.
    ■ Perubahan pasal-pasal penting terkait perlindungan hutan ini. Memperbesar resiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas usaha.
    Omnibus Law dan Suara Masyarakat
    ■ Masyarakat Kemungkinan tidak dapat mengajukan gugatan terkait kerusakan lingkungan.
    ■ Aktivis pengamat dan pemerhati lingkungan hidup tidak lagi dilibatkan dalam penyusunan AMDAL.
    ■ Ruang pengawasan dan kendali masyarakat melalui pemerintah daerah semakin tertutup.
    ■ Berpotensi mengancam kehidupan masyarakat karena meningkatkan resiko penggusuran, ketimpangan dan kriminalisasi, terutama masyarakat adat yang bertempat tinggal di daerah hutan.
    Maka dari itu tugas KKPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ini. Dengan memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat yang berdampak buruk bagi lingkungan. Jika kita merasa Omnibus Law ini tidak berdampak pada kehidupan masyarakat saat ini, mungkin saja akan berdampak pada masyarakat di masa depan. (*)

*Penulis adalah Sumayyah mahasiswa Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar