Mahasiswa Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri makassar (UNM) saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Teklnol FT, kamis (3/5) - (Foto: Wahyudin - Profesi)
Jenderal Lapangan, Muhammad saat membacakan pernyataan sikap Teknik Menggugat di depan gedung Teknol, Kamis (23/6) – (Foto: Wahyudin – Profesi)

PROFESI-UNM.COM – Puluhan mahasiswa Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan demonstrasi. Aksi tersebut berlangsung di depan Teknol FT, Kamis (3/5). Pada aksi tersebut, demonstran mengangkat tema ‘Wujudkan Kampus Teknik yang Ideal dan Berdemokrasi’.

Aksi tersebut bermula sejak pukul 10.30 WITA dan berkeliling ke setiap jurusan dan berkumpul di depan Teknol. Sembari menunggu pucuk pimpinan, mahasiswa FT bergantian menyampaikan puisi dan orasi ilmiah di tengah-tengah massa aksi dan birokrasi yang ada dilokasi.

Selain orasi ilmiah dan pembacaan puisi, demonstran juga membakar ban untuk memancing agar Dekan FT UNM, Muhammad Yahya segera hadir di tengah-tengah mereka mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang dilayangkan.

(Baca juga: Mahasiswa FT UNM Aksi, Ini Enam Tuntutannya)

Jenderal Lapangan, Muhammad mengatakan, tidak akan berehenti membakar ban jika pimpinan tak hadir di tengah-tengah mereka. Pasalnya berbagai masalah yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di FT, sangat meresahkan mahasiswa.

Salah satu tuntutannya yakni unit cost. Karena hingga saat ini, birokrasi tak kunjung memberikan informasi jelas tentang apa saja yang masuk di dalamnya.

“Ini perlu dipertanyakan sebab, di dalam unit costlah terangkum semua kebutuhan mahasiswa yang harus dibayarkan setiap tahunnya selama 8 semester,” katanya saat membacakan pernyataan sikap Teknik Menggugat.

Akibatnya, masalah ini memiliki kaitan dengan sarana dan prasarana kampus. Kata Muhammad, ini menjadi tanda tanya dimana biaya UKT yang setiap tahunnya meningkat. Menurutnya jumlah mahasiswa yang diterima seharusnya dibarengi dengan peningkatan fasilitas mengingat jumlah pendapatan kampus pasti meningkat.

“Dalam data RKA-K/L serta sarana dan prasarana yang tersedia saling berkpolerasi. Padahal sudah menjadi kewajiban kampus yang merupakan lembaga publik untuk mentransparansikan hal tersebut,” katanya. (*)


*Reporter: Wahyudin