Mahasiswa PLS FIP UNM saat berorasi tolak kenaikan harga BBM di depan Menara Pinisi, Jumat (30/3) – (Foto: Ist.)

PROFESI-UNM.COM – Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (HimaPlus) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan Aksi tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi tersebut berlangsung di depan Menara Pinisi, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (30/3).

Jenderal Lapangan, Mabrur Mubarak Asri mengatakan kenaikan harga BBM jelas sangat mencekik para pengguna transportasi umum. Pasalnya transportasi umum akan menaikkan ongkosnya, sementara para pengguna transportasi umum akan beralih ke sepeda motor untuk berhemat. Sebanyak 50 demonstran yang menyuarakan aspirasi rakyat lewat orasi dan bakar ban.

“Pemerintah Jokowi-JK di tahun 2018 banyak menuai kritikan dan telah mencederai kedaulatan rakyat. Dimana janji-janji kampanye yang belum terpenuhi membuat rakyat semakin sengsara, apalagi dengan segala kebijakan yang tak masuk akal telah dikeluarkan pemerintah tanpa memahami kondisi masyarakatnya sendiri. Baru-baru ini pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite yang tadinya dari harga 7.800 menjadi 8.000,” jelasnya.

Mabrur mengatakan bahwa kenaikan BBM hari ini tidaklah masuk akal dan sudah tidak sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia. Ada tiga tuntutan yang dilontarkan Himaplus saat melakukan demonstrasi.

“Adapun tiga tuntutan kami, yaitu menurunkan harga BBM (Harga BBM yang tinggi sangat merugikan banyak pihak, padahal kekayaan alam di Indonesia sangat banyak. Pemerintah dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini dan hanya membuat rakyat semakin sensara), usut tuntas kasus korupsi SKK Migas (Kasus mafia Migas pertama rugikan Negara sebesar 37 Trilliun), dan copot Menteri ESDM (Sampai hari ini, kasus korupsi Migas belum terselesaikan dengan baik dan pihak penegak hukum sangat lambat menyelesaikan perkara ini),” tegasnya.

Mahasiswa angkatan 2016 ini, berharap semoga tiap tuntutannya dapat di degarkan dan direalisasikan secepat mungkin. Dan semoga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kondisi rakyat.

“Semoga pemerintah mampu mengambil kebijakan yang pro terhadap rakyat, dan mampu mendengarkan aspirasi kami demi kemakmuran rakyat,” harapnya.

[divider][/divider]

*Reporter: Ulil Afiah Az-zakiyah