Salah satu fungsionaris LK saat mendampingi verifikator dalam proses wawancara penentuan Uang Kuliah Tunggal di Auditorium Amanagappa pada 19 Juli 016 lalu. (Foto: Dok-Profesi)
Salah satu fungsionaris LK saat mendampingi verifikator dalam proses wawancara penentuan Uang Kuliah Tunggal di Auditorium Amanagappa pada 19 Juli 2016 lalu. (Foto: Dok-Profesi)

PROFESI-UNM.COM – Tahun ini wawancara Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Universitas Negeri Makassar (UNM) tidak melibatkan Lembaga Kemahasiswaan (LK) dalam pengawasan wawancara UKT yang berlansung pada Selasa hingga Rabu (4-5/7) yang berlangsung di Auditorium Amanagappa.

Nampak pada hari tersebut pengawalan UKT hanya melibatkan UKM Resimen Mahasiswa untuk sektor keamanan. Tak satupun LK setiap fakultas baik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) takk terlihat mendampingi calon mahasiswa baru angkatan 2017 serta verifikator saat proses wawancara UKT berlangsung.

Hal tersebut juga menuai banyak kontradiksi dari setiap LK fakultas dengan tidak terlibatnya dalam pengawalan wawancara UKT calon mahasiswa baru.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Sainal juga menagappi bahwa dari pihak LK berharap dilibatkan pada wawancara penentuan UKT tersebut.

“Kami tidak tau dengan alasan apa kami tidak di libatkan tahun ini” katanya.

Lanjut mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini menambahkan bahwa sangat mengecewakan ketika Lk tidak dilibatkan. Padahal keterlibatan tersebut akan membantu jalannya wawancara.

“Seharusnya adanya LK dilibatkan paling tidak membantu para mahasiswa baru. Utamanya dalam mengatur supaya tidak kacau. Kebetulan saya hadir di saat wawancara memantau dari luar,” tambahnya.

Tak hanya itu, LK tingkat fakultas, BEM FIS khususnya sangat menyesalkan kebijakan terkait pendamping/wali camaba tak diperbolehkan masih berstatus mahasiswa UNM.

“Kemudian satu juga yang kami sesalkan adanya aturan yang tidak membolehkan mahasiswa baru di dampingi wali dari mahasiswa UNM. Meskipun saudara kandung. Padahal ada yang orang tua mereka tidak bisa hadir di makassar karena satu dan lain hal,” sesalnya.

Senada dengan BEM FIS, Ketua Maperwa Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), Wahyu Gandi juga memberikan komentar terkait pelaksanaan wawancara penentuan UKT.

Ia menganggap ketidak terlibat BEM-Maperwa dilihat dari evaluasi pelaksanaan tahun lalu.
“Tidak terlibatnya LK tahun ini mungkin ada beberapa persoalan serta pertimbangan melihat hasil evaluasi proses wawancara tahun lalu ketika LK (BEM, Maperwa) tiap fakultas dilibatkan,” katanya.

Lanjut, Mahasiswa Bahasa Inggris ini menganggap LK tingkat fakuktas tidak mendapat kepercayaan penuh oleh birokrasi.

“Yang pasti bahwa LK tidak dilibatkan mungkin karena pihak UNM tak percaya dengan hadirnya LK pada prosesi wawancara UKT,” tambahnya saat dihubungi via seluler. (*)


*Reporter: Nurul Atika