Aksi - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) saat melalukan unjuk rasa nenuntut beberapa revisi UU kontroversial di depan Gedung DPRD Provinsi. (Foto: Muh. Sauki Maulina)

PROFESI-UNM.COM – Para punggawa BEM-Maperwa UNM baru saja menikmati indahnya Kota Yogyakarta, 23-25 Oktober lalu. Sebuah hadiah yang fantastis dari birokrat kampus. Hal itu disinyalir sebagai langkah birokrat untuk melumpuhkan gerakan mahasiswa.

Pelesiran ke Kota Gudeg

Baru saja dilantik 19 Sep­tember lalu, para pengurus LK UNM menerima tawaran birokrat untuk terbang bersama ke Yogya­karta. Tak kurang dari 40 orang ikut bersama rombongan. Mereka merupakan pimpinan BEM dan Maperwa dari masing-masing fakultas, minus Fakultas Ekono­mi (FE) dan Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS). Beberapa petinggi kampus juga tak mau ketinggalan. Di antaranya, yakni Wakil Dekan III masing-masing ditemani Wakil Rektor III. Mereka ikut serta me­nikmati jalan-jalan berbalut studi banding itu.

Padahal, belum ada program kerja yang berjalan dari para pen­gurus yang dilantik, 19 September silam itu. Pengawalan terhadap isu-isu krusial pun masih belum cukup. Bahkan, isu internal sama sekali belum tersentuh.

Pelesiran itu dinilai terlalu politis. Anggaran yang digu­nakan juga bukan main besarnya. Bagaimana tidak, puluhan maha­siswa itu mendapat tanggungan akomodasi hingga empat hari. Tentu saja, anggaran itu cukup besar dibandingkan dengan kebu­tuhan-kebutuhan lainnya di UNM.

Ketua UKM Pinisi Choir, Taher, juga menilai jalan-jalan di awal periode itu sama sekali tak punya esensi nilai buat organisasi. Menurutnya, hal semacam itu bisa saja menjadi bentuk pendekatan birokrat kampus ke BEM UNM

“Kalau misalnya memang mau studi banding juga, kenapa bukan yang di universitas saja, kenapa ambil semua fakultas, toh yang di universitaskan sudah rep­resentative dari semua fakultas. Ini kan seakan-akan di maintenance semua lembaga yang berkaitan dengan legislatif dan eksekutif. Mahasiswa yang seharusnya jadi mitra kritis ini kayak dirangkul-rangkulki,” tuturnya.

Sejauh ini, BEM UNM belum memiliki sumbangsih yang sig­nifikan terhadap kampus dan or­ganisasi internal yang dinaungin­ya. Dengan pelesiran, tambahnya lagi, tak terlihat tujuan yang jelas.

“Lebih baik anggaran-ang­garan begitu untuk mendukung teman-teman yang misalnya mau pergi lomba, dikasih pelatihan. Kita terlalu fokus satu arah saja. Bukan main itu perjuangannya mahasiswa untuk gapai prestasi,” tegasnya.

Tindakan BEM UNM ini juga bisa menjadi boomerang bagi kepengurusannya nanti. Kedeka­tannya dengan birokrat kampus, bisa saja mengundang prasangka buruk di kalangan mahasiswa.

“Ketika BEM tidak hati-hati yah bahaya. Ada beberapa orang di eksekutif mungkin yang mengerti situasi ini, tapi yang lain kira kira bagaimana. universitas kalau salah loncatki nanti ada mosi tidak per­caya terhadap legislatif dan ekseku­tifnya UNM,” sambung mahasiswa Jurusan manajemen tersebut.

Mantan presiden BEM UNM, Rezky Hardianto, menjelaskan, sehararusnya pengurus BEM seka­rang sudah mempertimbangkan apa esensi dari kegiatan tersebut sebe­lum mereka pergi. Apalagi, mereka berangkat dengan birokrat kampus.

“Yah tidak masalah, tapi ini studi banding ini tidak jelas juga, jangan sampai hanya sampai jalan-jalan saja. Tapi kalau saya pribadi mengatakan silahkan pertimban­gan baik-baik dulu,” jelasnya.

Demisioner Ketua Maperwa FE UNM, Muhammad Akbar menganggap hal tersebut sebagai buah kemesraan dengan pimpinan kampus. Padahal, belum ada satu pun program dari BEM yang keli­hatan hasilnya. Belum ada isu-isu internal yang menjadi fokus pen­gawalan. Justru isu-isu eksternal yang banyak mencuat.

“Yang menjadi persoalan, apakah dengan keadaan sekarang dengan jalan-jalan itu tidak ada udang di balik batunya. Apalagi melihat massa aksinya teman-te­man yang kemarin di (isu) ekster­nal itu besar,” ungkap pengurus periode 2016-2017.

Ia menilai, pelesiran semacam itu seharusnya bisa disimpan untuk akhir periode. Lantaran jalan-jalan semacam itu bisa mengundang banyak pertanyaan. Apalagi BEM diharapkan menjadi lembaga yang megusung idealisme tertinggi di kampus Orange. Untuk itu, ia kurang sepakat dengan memperhi­tungkan kondisi yang ada saat ini.

“Karena (BEM) baru berumur jagung sudah ada hal yang seperti itu (jalan-jalan). Saya justru meli­hat ada sesuatu,” sambung alum­nus mahasiswa Pendidikan Eko­nomi ini.

Sama seperti Akbar, Ketua Lembaga Kajian Ilmiah Maha­siswa Bertaqwa (LKIMB), Achw­al Nazar, juga mengingatkan BEM UNM untuk tidak terlalu dekat dengan universitas. Karena bisa saja, ada banyak kenikmatan yang ia dapat nanti.

“Ini kan studi banding kalau ada kongkalikong disitu mending tidak usahlah bicara soal perjuan­gan,” tuturnya.

Banyaknya tanggapan negatif yang muncul terkait studi banding, Presiden BEM UNM, Muhammad Aqsha menjelaskan, fungsi BEM sebagai oposisi birokrat kampus nantinya tidak akan terpengaruh. Ia menjelaskan, tujuan dari keg­iatan tersebut sebenarnya untuk melakukan perbandingan, mereka akan melihat bagaimana metode pengawalan lembaga kemaha­siswaan yang ada disana.

“Apa hubungannya?, kami tetap konsisten dan kami konsoli­dasi saya pun tidak berangkat untuk mengcounter ini wacana,” jelas ma­hasiswa angkatan 2014 ini. (tim)

KATA MEREKA

“Sempat ada agenda lain di sana yang membangun gerakan nasional dan dijadikan sebagai peluang yah tidak masalah. Tapi ini studi banding tidak jelas juga jangan sampai hanya jalan-jalan tapi saya secara pribadi mengatakan silahkan pertimbangkan baik-baik dulu,” Demisioner Presiden BEM UNM Periode 2018/2019 Dwi Rezky Hardianto

“Sebenarnya dari setiap kebijakan atau gerakan yang dilakukan itu harus jelas ukurannya, itu yang selalu diupayakan maksimal kemarin.
Makanya sebisa mungkin tetap itu yang dijaga. Jadi setiap langkah-langkah program itu jelas ukurannya,”
Demisioner Presiden BEM
UNM Periode 2017/2018 Mudabbir

*Tulisan ini telah terbit di Tabloid Profesi Edisi 236